Peraturan: 4: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 24 Maret 2016:. Kebijakan CSR merupakan strategi hukum yang digunakan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program bantuan pendidikan gratis, pelatihan pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta program kepedulian berupa recruitment tenaga kerja lokal. Definisi CSR menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas N0. sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. Pasal 6 Tetap Pasal 7 Tetap Pasal 8 Tetap. Proses pembangunan yang hanya memberikan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK. CSR bukan lagi sebagai kewajiban tetapi ada peluang, biasanya dibarengi dengan pemasaran. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan. 40 tahun 2007 pasal 1ayat 3: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupanResponsibility/Csr) sebagai Undang-Undang dari Perspektif Tujuan Perusahaan Untuk Memperoleh Keuntungan Judicial Review of the Urgency of the Bill Ratification Law Corporate Social Responsibility from the Perspective of the Company’s Goal to Make a Profit 1Rizkyta Hadi Ramadhan, 2Yeti SumiyatiUndang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,. jika dibandingkan dengan dana CSR di Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, per-kembangan CSR di Indonesia cukup menggem-birakan. Jadi, secara resmi, UU ini menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kutai Barat Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Regulasi yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR tertera pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas. 2016/NO. Pertanggungjawaban tersebut biasanya dikenal sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. com - DPR berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social. Bicara tentang CSR tidak dapat dilepaskan dari fungsinya yaitu sebagai suatu bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat atau. di Lihat 6034 kali . Undang-undang ini menyebut CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang. khususnya industri perbankan wajib melaksanakan CSR yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tentang Penanaman Modal dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 10 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 07/2016 TENTANG. Jika Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 hanya mengatur PKBL (sebagai bentuk community development atau kegiatan karikatif) bagi BUMN saja. Undang-undang (UU) No. CSR (studi pada PT bank mualamat TBK. 19. Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan. 1 Tahun 1995, CSR sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah satu langkah positif. perspektif maqashid syariah: 295:. (CSR), yaitu Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal. garam Kelautan Perikanan KKP Peraturan. 8 halaman. Kenyataannya, tidak sedikit pelaksanaan CSR masih terkesan asal-asalan serta belum menyentuh kepentingan masyarakat secara optimal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan tidak satupun pasal yang mengatur tentang CSR namun pada pasal-pasal tertentu telah merujuk kepada konsep triple bottom line. Badan /. v MOTTO. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih karib di telinga publik sebagai UU ITE. Undang-undang No. " Hal ini menjelaskan bahawasaanya tiap perseroan memiliki Batasan dan diwajibkan melakukan. 14 11 Muhammad Yasir Yusuf, loc. Besaran dana ini sudah ada dalam Peraturan Undang-Undang PT dan PP 47/2012, yang menjelaskan bahwa besaran anggaran dana untuk CSR ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Deskripsi: undang-undang, CSR, Community Social Responsibility. 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat 3 sudah menjerat puluhan orang. Hingga saat ini undang-undang merek mengalami perubahan yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dimana peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen,Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3, pengertian CSR perusahaan adalah komitmen perseroan untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Undang -Undang tentang M ajelis P ermusyawaratan R akyat, D ewan P erwakilan R akyat, D ewan P erwakilan D aerah, dan D ewan P erwakilan R akyat D aerah ; Mengingat: . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA danDasar Hukum Perpajakan Terhadap Penerapan CSR . Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3. CSR kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. PDF. Pengaturan yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Hukum Pajak atas biaya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang melaksanakan CSR, serta dapat memicu pengusaha melakukan upaya penghindaran pajak. JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN, VOL. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas atau. 03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043); MEMUTUSKAN : Menetapkan :Diwajibkannya Corporate Social Responsibility (CSR oleh undang-undang, menuntut perusahaan untuk memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 40 pasal 74 tahun 2007, bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber. Tujuan CSR. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. tax treaty. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 5. Konsep welfare state tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta peraturan Pemerintah No. Pada Pasal 2 dan 3 PP tersebut, disebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hudoyo, Arifuddin Rokhmanto (2016) Pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Corporate Social Responsibility (Csr) (Studi Di Pt. bahwa untuk menjamin pengakuan. Academic year: 2016. 2016, No. Pasal 74 ayat (1) UU PT mengeluarkan bunyi, “Perseroan yang jalankan aktivitas upayanya di bagian dan/atau terkait dengan sumber daya alam harus. Kewajiban melaksanakan CSR tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundangan, baik dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang sektoral lainnya,. Jika Undang-Undang CSR benar terlahir maka Indonesia akan menjadi Negara Ke Dua setelah India (pirac, 2016) yang memiliki Undang-Undang CSR. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara. CBC Global Indonesia. PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY(CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK. 13, LN. Program ini biasanya tidak sedikit dilakukan untuk meningkatkan citra image untuk peradaban dan juga. pengaturan CSR dalam Undang-undang No. Peraturan Perundang-undangan. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang. KOMPAS. Kita bisa melihat sendiri bahwa CSR itu diperuntukkan untuk lingkungan sekitar. (2016). 2016/NO. B. 2 Mengenal BUMN dan BUMD, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018. Tutup. Aturan tentang CSR di Indonesia. 3. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak. melaksanakan CSR. Badan/Pengarang: Indonesia. UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan mengubah beberapa UU sebagaimana tercantum dalam UU ini. UUD Nomor 7 2016. , 2018; Putri dkk. Pengertian CSR. diterapkan program CSR ini namun dalam hal ini sifatnya masih sukarela belum bersifat mandatory, dimana hanya perusahaan yang Go Public yang menerapkannya. Pengaturan yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Hukum Pajak atas biaya tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi perusahaan yang melaksanakan CSR, serta dapat memicu. 3A. subjek pilihan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unduh dokumen resmi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dari badan usaha di Indonesia. MS. Pengaturan mengenai CSR terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,. Companies need work out number of policies to determine the implementation of CSR. Kategori. Tujuan utama dari undang-undang CSR adalah untuk meningkatkan kehidupan individu dan melampaui masalah untung-rugi bagi bisnis atau individu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. terhadap pelaksanaan CGC dan CSR dengan menganjurkan praktik tanggungjawab sosial Sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 143, TLN No. bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,. Abstract. Jadi, secara resmi,. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019; Mengingat: 1. Pelaksanaan CSR di PT Madubaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Studi pendahuluan yang menjadikan penulis memilih PT Madubaru sebagai tempat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A. 4. Berikut beberapa Aturan Hukum Corporate Social Responsibility Yang Berlaku Indonesia. Daftar Isi. Abstrak Dunia Internasional membingkai konsep CSR sebagai “sukarela”, sementara di Indonesia konsep CSR diformulasikan secara yuridis formal dalam bentuk peraturan yang tersebar diberbagai peraturan dengan istilah TJSL dan/atau BL. Pengertian CSR menurut Suharto (2007:16) Melalui bukunya yang berjudul “pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan”, Soeharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. E. kurs bi. Penyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah. Pajak Daerah berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganNo. Pertama, jenis CSR yang paling utama dan paling sering dilakukan adalah rehabilitasi alam. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Sehingga, dalam menjawab pertanyaan Anda, kami juga akan menyesuaikan penyebutannya menjadi TJSL. 4. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. ANALISIS CSR PT. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang. Selain Undang. UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. 2016. Oleh karena itu kita akan membentuk. Unduh. 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. (Akhmaridza, 2016). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. (CSR) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan. Download Free PDF View PDF. Selain itu adanya kesadaran untuk menjalankan praktik CSR dari perusahaan. Namun, walaupum pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang mengenai CSR, terdapat berbagai pertentangan pada beberapa tahun pertama penerapan undang-undang dari berbagai perusahaan dan organisasi bisnis. Abstrak Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Pada tahun 2016 tercatat Indonesia memiliki 90 Peraturan Daerah yang terdiri dari 15 Peraturan Daerah tingkat Provinsi dan 16 Peraturan Daerah tingkat Kota Madya. forum. ketentuan pembatalan merek dalam undang- undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (studi terhadap putusan mahkamah agung ri nomor 167pk/pdt. 013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha konomi Lemah dan Koperasi. CSR merupakan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan lain dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Peraturan Menteri Sosial NO. Kita bisa melihat sendiri bahwa CSR itu diperuntukkan untuk lingkungan sekitar. Keputusan Menteri BUMN Nomor. 1997/ No. CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (U UPT). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai CSR hanya terdapat dalam Bab V yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tepatnya pada Pasal 74. com ulas penjelasannya dari berbagai sumber, Kamis (11/2/2021). Nomor 40 tahun 2007. . op. 2012. Pelaksanaan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan meningkatkan dukungan masyarakat pada kehadiran perusahaan (Jayastini dan Wirajaya, 2016). CSR singkatan dari corporate social responsibility. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. Penulis. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Undang-undang (UU) NO. Saat ini berdasarkan catatan penulis, terdapat 7 (tujuh) regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. ng Rapat Komisi VIII Senayan, Jakarta, Selasa (19/4). Setelah memahami berbagai pengertian, sejarah, prinsip, tujuan hingga manfaat dari CSR, berikut ini adalah beberapa jenis CSR, di antaranya adalah: 1. cit, hlm 2 9 Ibid. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dikutip dari Kontan , Senin (25/4/2016), kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat. Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun. Tulisan Hukum| Subbagian Hukum, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 5 Menurut ISO 26000, CSR adalah: “Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya jawab sosial dan lingkungan. CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility yang berarti aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, - 6 - dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG) The role of management in managing corporate disclosure related to CSR. Pada tahun 2007, Indonesia memperkenalkan regulasi mengenai CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang No. Citra Umbara, 2016), hlm 70. Undang-undang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. KONFERENSI NASIONAL PKM DAN CSR KE 2 –Seri Sosial dan T Informasi 2016 96 Kata Kunci: CSR, Kesehatan-Keselamatan-Kerja, Pertambangan, Kaolin, Local knowledge. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. (PDF) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. 89, TLN No. Anggota DPR RI berjanji akan menyelesaikan Undang-Undang dana tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility (CSR) pada. Sifat CSR ini. Perseroan Terbatas - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Majalah Hukum Forum Akademika No. Laporan CSR Tahun 2016 31 Desember 2016, 17:10 WIB developer. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama. 8, LN 2016/NO.